gambar : poskotanews.com

Hampir semua lembaga survey menjagokan Prabowo sebagai presiden 2014 dan hanya kalo dari Jokowi (Gubernur Jakarta). Prabowo mungkin populer karena dianggap tegas dimata masyarakat dan mungkin dianggap bersih, apalagi selama kampanye ditahun 2009, Prabowo begitu kuat berkampanye tentang kemandirian ekonomi nasional.

Semua asumsi-asumsi itu sah, karena tidak ada penjelasan lebih lengkap siapa sebenarnya Prabowo, dimata saya dia tetap tokoh misterius di Indonesia, sama misteriusnya Eyang Subur, orang dianggap paranormal yang lagi banyak diminati media.

Nama Prabowo Subianto Populer saat namanya menjadi Danjen Kopasus, dan yang terhebo saat dia dipecat dari TNI karena dianggap membangkang dari garis komando TNI dan tokoh utama kasus penculikan, penculikan dan pembunuhan 23 aktivis, 11 orang diantaranya masih dinyatakan hilang.

Kisah bengis dan kejam Prabowo bukan hanya masalah penculikan mahasiswa sepanjang tahun 1996-1998, tapi watak itu telah muncul sejak masih menjadi perwira menengah

Sebagaimana data di wikipedia . Pada tahun 1983, kala itu masih berpangkat Kapten, Prabowo diduga pernah mencoba melakukan upaya penculikan sejumlah petinggi militer, termasuk Jendral LB Moerdani], namun upaya ini kabarnya digagalkan oleh Mayor Luhut Panjaitan, Komandan Den 81/Antiteror. Prabowo sendiri adalah wakil Luhut saat itu.

Pada tahun 1990-an, Prabowo diduga terkait dengan sejumlah kasus pelanggaran HAM di Timor Timur. Pada tahun 1995, ia diduga menggerakkan pasukan ilegal yang melancarkan aksi teror ke warga sipil.  Peristiwa ini membuat Prabowo nyaris baku hantam dengan Komandan Korem Timor Timur saat itu, Kolonel Inf Kiki Syahnakri, di kantor Pangdam IX Udayana. Sejumlah lembaga internasional menuntut agar kasus ini dituntaskan. Menurut pakar hukum Adnan Buyung Nasution, kasus ini belum selesai secara hukum karena belum pernah diadakan pemeriksaan menurut hukum pidana.

Kisah -kisah itu, saat ini masih sangat misterius, hari ini Prabowo dimata pemilih dikenal dan dianggap anak idiologis Soekarno, karena selama kampanye pilpres dan sampai hari ini Prabowo selalu memakain baju ala soekarno. Walaupun tidak ada faktor histori yang bisa meyakinkan visi-misi prabowo sama dengan soekarno.

Sebelum pilpres 2014, ada baiknya juga prabowo menjelaskan kisah misteriusnya, termasuk menjelaskan kisah keluarganya, termasuk menjelaskan kepada masyarakat alasan utama menceraikan Siti Hediati Haryadi,  putri presiden Soeharto. Ada dua rumor yang berkembang tentang perceraian Prabowo dan anak Soeharto tersebut. Pertama rumor yang banyak dikembangkan karena Prabowo dipotong alat kelaminnya saat melakukan operasi militer di Timur - Timor.

Sementara rumor lainnya, Prabowo marah besar kepada Soeharto, karena tongkat kekuasaan tidak diserahkan kepadanya, bahkan konon Soeharto tidak turun gunung saat Habibie memecat Prabowo dari Pangkostrad. Karena tidak ada “perlindungan” soeharto kemudian Prabowo langsung menceraikan anak soeharto. Dan selanjutnya mengungsi ke Yordania, sempat menjadi warga negara Yordania dan memulai bisnis pengeboran minyak di negara arab.

Penjelasan tentang kisah dan yang melatar belakangi perceraian Prabowo sangat penting, apalagi bila nanti Prabowo Subianto terpilih jadi presiden. Sangat ironi, kita punya presiden tapi kisah keluarganya sangat misterius. kesuksesan seseorang sangat ditentukan oleh dukungan keluarga.  Sebagai masyarakat sosial kita meyakini bahwa Keluarga ada pilar utama dalam bermasyarakat.  Seorang Konfusianis menjelaskan bahwa seseorang harus tahu bagaimana untuk meningkatkan keluarga sebelum menjalankan sebuah negara. Ini penting untuk dijawab Prabowo.

Sangat ironi kedepan bila kita punya presiden tapi kehidupan rumah tangganya berantakan, dan pertanyaan yang menggelikan, Bila Prabowo jadi presiden siapa yang jadi Ibu negara…???

sumber : kompasiana

Direktur Eksekutif Pol Tracking Intitute, Hanta Yuda, mengatakan, ada empat persoalan utama pada pelaksanaan Pemilu 2014. Hal ini turut menentukan kualitas calon anggota DPR RI yang akan duduk di kursi Parlemen pada 2014. Hanta mengatakan, persoalan pertama yaitu dominasi daftar bakal caleg oleh wajah-wajah lama. Seperti diketahui, hampir 90 persen daftar bakal caleg didominasi oleh anggota Dewan 2004-2009.

"Itu tidak masalah kalau orang lama itu rekam jejaknya bagus, mulai dari integritas sampai kapabilitas dalam kerjanya juga bagus. Yang jadi masalah kan kalau sebaliknya," kata Hanta Yuda di Jakarta, Rabu (1/5/2013).

Persoalan kedua yaitu mekanisme perekrutan dan seleksi calon anggota legislatif yang dilakukan oleh partai politik. Menurutnya, dalam proses perekrutan caleg saat ini masih diwarnai dengan politik transaksional. Tidak hanya itu, dinasti politik masih terjadi di sejumlah parpol.

"Dari hasil riset yang saya lakukan beberapa waktu lalu, politik kekerabatan masih sangat kental. Selain itu, ada caleg gagal karena tidak memiliki uang. Di sini artinya sudah terjadi politik transaksional," katanya.

Proses administrasi saat perekrutan, kata Hanta, menjadi persolan ketiga. Masih banyaknya partai politik yang menjalankan proses rekrutmen yang tidak benar menyebabkan kasus bakal caleg ganda banyak terjadi.

"Keempat, soal kompetensi dari bakal caleg artis. Mau artis atau tidak sebenarnya tidak masalah. Yang menjadi pertanyaan publik adalah kompetensinya," ujarnya.

sumber : kompas

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) TNI Jenderal Pramono Edhie Wibowo menegaskan, tidak akan ada upaya menjatuhkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Menurutnya, kudeta hanyalah isu yang dikembangkan.

"Kudeta biasanya memang datang tuduhannya dari tentara, tapi Angkatan Darat tidaklah. Saya sampaikan pada semua yunior, kudeta adalah hal yang tidak baik," kata Pramono di Mabes AD, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2013).

Ia mengatakan, sejak awal Presiden dipilih melalui proses demokrasi. Untuk itu, ia berharap pergantian kepemimpinan melalui proses yang sama dan dapat berjalan baik. "Kalau boleh saya memohon, laluilah aturan sesuai dengan yang berlaku (demokrasi), kan sudah kesepakatan. Dan Angkatan Darat tidak akan melakukan itu (kudeta), saya jamin itu," terangnya.

Pramono mengaku telah meminta seluruh jajarannya untuk menjauhkan hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, termasuk pihak lain yang membuat isu kudeta. "Saya juga minta bagi mereka yang tidak memegang senjata, janganlah mengembangkan isu kudeta, jangan memberi cerita pada anak cucu kita berita yang tidak baik," katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letnan Jenderal TNI Marciano Norman mengatakan akan ada aksi unjuk rasa di Jakarta pada Senin (25/3/2013). Aksi unjuk rasa itu, kata Marciano, akan menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun dari jabatannya. Pekan lalu, Presiden SBY juga mengundang mantan Komandan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Prabowo Subianto dan tujuh jenderal TNI lainnya.

Semua tamu SBY itu sepakat mengatakan akan mendukung pemerintahan hingga akhir masa pemerintahannya tanpa ada gonjang-ganjing politik. Presiden juga sempat meminta kepada para elite politik dan kelompok-kelompok tertentu agar jangan keluar jalur demokrasi. Presiden juga meminta kepada mereka agar jangan ada upaya untuk membuat pemerintahan terguncang.

"Saya hanya berharap kepada para elite politik dan kelompok-kelompok tertentu tetaplah berada dalam koridor demokrasi. Itu sah. Tetapi, kalau lebih dari itu, apalagi kalau lebih dari sebuah rencana untuk membuat gonjang-ganjingnya negara kita, untuk membuat pemerintah tidak bisa bekerja, saya khawatir ini justru akan menyusahkan rakyat kita," kata Presiden.
sumber : kompas

Isu kudeta dinilai hanya bentuk kegalauan semata. Berlebihan pula bila unjuk rasa diartikan sebagai bentuk kudeta.

"Kalau aksi unjuk rasa diartikan kudeta, itu hanya SBY saja yang galau," kata Sekretaris Fraksi Partai Hanura Saleh Husin di Jakarta, Kamis (21/3/2013). Dia mengatakan, Presiden berlebihan bila mengartikan unjuk rasa yang rencananya dilakukan para aktivis pada 25 Maret 2013 sebagai kudeta. Terlebih lagi, tambah Saleh, Indonesia tak punya sejarah kudeta sejak negara ini berdiri.

Saleh pun mengkritisi informasi intelijen yang dibuka kepada publik. Menurut dia, informasi intelijen seharusnya hanya untuk konsumsi Presiden. "Harusnya analisis intelijen itu ketika diungkapkan ke Presiden tidak perlu diungkapkan ke publik karena hal itu sangat kurang elok," ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letnan Jenderal Marciano Norman mengatakan akan ada aksi unjuk rasa di Jakarta, Senin (25/3/2013). Agenda aksi unjuk rasa itu, kata dia, adalah menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun dari jabatannya.

Pekan lalu, Presiden SBY juga mengundang mantan Komandan Pasukan Khusus (Kopassus) Prabowo Subianto dan tujuh jenderal TNI lainnya. Seluruh tamu SBY itu sepakat mengatakan akan mendukung pemerintahan hingga akhir masa pemerintahannya tanpa ada gonjang-ganjing politik.

Dalam konferensi pers, Presiden juga sempat meminta kepada para elite politik dan kelompok-kelompok tertentu agar jangan keluar jalur demokrasi. Presiden juga meminta kepada mereka agar jangan ada upaya untuk membuat pemerintahan terguncang. "Saya hanya berharap kepada para elite politik dan kelompok-kelompok tertentu tetaplah berada dalam koridor demokrasi. Itu sah. Tetapi, kalau lebih dari itu, apalagi kalau lebih dari sebuah rencana untuk membuat gonjang-ganjingnya negara kita, untuk membuat pemerintah tidak bisa bekerja, saya khawatir ini justru akan menyusahkan rakyat kita," kata Presiden.
sumber : kompas

Isu unjuk rasa pekan depan bakal menjadi kudeta terhadap pemerintahan dinilai banyak kalangan berlebihan. Kekhawatiran atas aksi unjuk rasa tersebut bahkan dinilai sebagai sikap paranoid.

"Belum apa-apa sudah takut, mau perubahan dibilang kudeta. Buat saya, (sikap) orang yang paranoid itu," kata mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Adnan Buyung Nasution, di Gedung Djoeang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2013). Menurut dia, rakyat berhak menyuarakan perubahan.

Adnan berpendapat unjuk rasa itu hanyalah tindakan rakyat yang ingin perubahan. Hal itu wajar di tengah kondisi bangsa yang kian terpuruk. "Enggak pernah saya denger (kudeta), masa orang-orang seperti ini (rakyat) akan kudeta. Tentu kan, tentara dong (yang punya kemampuan kudeta)." 

Di Gedung Djoeang 45, Adnan mengadakan pertemuan dengan aktivis Rizal Ramli, mantan anggota Komisi I DPR RI Effendi Choirie, dan tokoh sipil lainnya. Dia mengatakan, pertemuan membicarakan kondisi pemerintahan saat ini.

Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli juga berpendapat, Indonesia tidak mungkin melakukan kudeta. Isu kudeta hanya membuat rakyat resah.

Rizal menilai, SBY belakangan ini lebih banyak curhat. "Saya minta Presiden SBY untuk mawas diri. Jangan menakut-nakuti bangsa ini dengan kudeta, atau jangan meminta belas kasihan," katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letnan Jenderal Marciano Norman mengatakan akan ada aksi unjuk rasa di Jakarta pada Senin (25/3/2013). Agenda unjuk rasa itu, kata Marciano, akan menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun dari jabatannya.

Pekan lalu, Presiden SBY juga mengundang mantan Komandan Pasukan Khusus (Kopassus) Prabowo Subianto dan tujuh jenderal TNI lainnya. Seluruh tamu SBY itu sepakat mengatakan akan mendukung pemerintahan hingga akhir masa pemerintahannya tanpa ada gonjang-ganjing politik.

Presiden juga sempat meminta kepada para elite politik dan kelompok-kelompok tertentu agar jangan keluar jalur demokrasi. Presiden juga meminta kepada mereka agar jangan ada upaya untuk membuat pemerintahan terguncang. "Saya hanya berharap kepada para elite politik dan kelompok-kelompok tertentu tetaplah berada dalam koridor demokrasi. Itu sah. Tetapi, kalau lebih dari itu, apalagi kalau lebih dari sebuah rencana untuk membuat gonjang-ganjingnya negara kita, untuk membuat pemerintah tidak bisa bekerja, saya khawatir ini justru akan menyusahkan rakyat kita," kata Presiden.
sumber : kompas

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut ada dua arena politik yang akan membuat eskalasi politik di dalam negeri memanas menjelang Pemilihan Umum 2014. "Kalau saudara tekun mengamati dan memperhatikan dinamika politik, kita akan merasakan dua arena, dua dimensi yang saling kait-mengait," kata SBY saat membuka rapat terbatas Rencana Kerja Pemerintah dan Pagu Indikatif Tahun 2014, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 21 Maret 2013.

Dimensi politik pertama, kata SBY, adalah meningkatnya eskalasi politik yang biasa terjadi menjelang Pemilu. Dia meminta semua pihak untuk bersiap dan jangan lengah. "Itu pasti terjadi seperti pada 2003-2004 dan 2008-2009. Makin dekat Pemilu, makin eskalatif politik. Kita harus bersiap," katanya.

Arena lainnya adalah yang saat ini menjadi topik hangat pemberitaan media massa. Menurut dia, isu ini lebih tepat diposisikan sebagai ketegangan politik yang tidak terkait dengan Pemilu. SBY menyatakan para pelaku yang membuat ketegangan tersebut saat ini sedang menjadi pembicaraan hangat di arena politik. "Pelakunya tidak sama dengan pelaku politik untuk Pemilu 2014," katanya.

Sayangnya SBY tidak menjelaskan arena kedua yang dia maksud ini. Dia hanya menegaskan,"Yang penting kita mengedepankan kepentingan rakyat kita," katanya. Isu yang sekarang sedang hangat dibahas di media adalah soal rencana demo besar-besaran menuntut SBY mundur pada Senin 25 Maret 2013 dan sejumlah kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.
sumber : tempo

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Jhonny Allen Marbun menilai larangan rangkap jabatan terhadap ketua umum partai sulit diterapkan. Alasannya, ketua umum partai juga harus memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Darimana dia dapat uang, sementara pimpinan partai tidak digaji," kata Jhonny saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 21 Maret 2013. Pernyataan Jhonny itu menanggapi wacana larangan rangkap jabatan bagi Ketua Umum Demokrat yang akan dipilih dalam kongres luar biasa akhir Maret ini.

Menurut dia, seorang ketua sudah meluangkan waktunya untuk mengurus dan membesarkan partai. Dia tidak terlalu mempermasalahkan ketua umum merangkap jabatan. Dengan catatan, ketua umum terpilih bisa membagi waktu dengan baik. "Yang dibutuhkan adalah seseorang yang memiliki kemampuan manajerial dan mendayagunakan waktu," ujarnya.

Jhonny juga mengingatkan urgensi perampingan organisasi. Menurut dia, dalam organisasi politik, semakin banyak orang bekerja semakin bagus. Organisasi politik merupakan organisasi yang bersifat kuantitatif. Sehingga, semakin banyak tangan yang bekerja, maka hal ini bagus dalam proses demokrasi. "Banyak yang kerja, ini indikator keberhasilan," kata dia.

Rencananya, panitia pengarah dan panitia pelaksana akan rapat hari ini menentukan konsep dan mekanisme kongres. Partai Demokrat sudah menunjuk Edhie Baskoro Yudhoyono sebagai Ketua Panitia Pengarah dan Max Sopacua sebagai Ketua Panitia Pelaksana. Konsep mengenai pelaksananaan kongres akan diserahkan ke peserta kongres untuk disahkan.
sumber : tempo

Mantan anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Lily Chadijah Wahid merasa pergantian antar waktu (PAW) sepihak yang dilakukan PKB menyalahi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Oleh sebab itu, Lily akan mengajukan materi ke Mahkamah Konstitusi atas undang-undang tersebut. "Saya akan ajukan uji materi ke MK pekan depan," kata Lily ketika dihubungi wartawan, Kamis (21/3).


Dia akan menguji Pasal 213 ayat H UU MD3 tentang Pergantian Antar Waktu. Lily mengaku sebelumnya dia pernah melakukan hal serupa ke MK.

"Sekarang saya bersama konstituen saya mengajukan kembali karena kami merasa dirugikan dengan keputusan PAW tersebut," ujar Lily.

Menurut Lily PKB menggunakan Pasal 213 ayat H secara sewenang-wenang."Itu terbukti dengan PAW terhadap saya."sumber : republika.co.id

Langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengundang beberapa mantan jenderal dipandang sebagai upaya menciptakan panggung politik. Bukan untuk melakukan konsolidasi politik menjelang pemilu 2014.

"Dia (SBY) hanya mau menciptakan panggung politik yang selama ini dikuasai Anas Urbaningrum. Ini murni sebagai upaya framing saja," kata pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana saat dihubungi, Rabu (13/3).

Menurut Ari, SBY menyadari kalau persoalan yang membelit Partai Demokrat membuat Anas menjadi pemilik utama panggung. Semua mata tertuju pada apa yang dilakukan Anas. Bahkan hal kecil pun menjadi pemberitaan besar bila dilakukan Anas.

Karenanya, lanjut dia, SBY sebagai pendiri Demokrat merasa perlu mengembalikan marwah partai. "Sebenarnya bukan dari kalangan militer saja. Dia juga panggil dari kalangan agama, nasionalis. Itu murni untuk menciptakan panggung bagi dirinya," ungkap dia.

Tetapi, langkah SBY menurut Ari bisa saja kontraproduktif. Lantaran persepsi masyarakat terhadap upaya SBY mengumpulkan koleganya di militer dari berbagai parpol pasti akan mengarah pada konsolidasi politik. Padahal, secara substansi menurut Ari, SBY tidak mengarahkan pertemuan itu pada hal-hal yang banyak diasumsikan publik.
sumber : republika.co.id

Terjadinya ledakan di Cipete dinilai sebagai aksi sakit hati pelaku terhadap kinerja aparat penegak hukum. Pasalnya, belum lama ini masyarakat dihebohkan dengan beredarnya video penyiksaan yang dilakukan oleh pihak yang diduga Detasemen Anti Teror Densus 88.

Menurut Ketua PP Muhammadiyah, Yunahar Ilyas, pasti ada pihak yang merasa sakit hati dengan aksi Densus 88. Terlebih, organisasi masyarakat (Ormas) Islam sepakat agar Polri mengevaluasi dan menegakkan hukum tidak melampaui batas. Yunahar mengatakan, aktor dibalik peledakan dengan sasaran aparat penegak hukum itu bisa jadi tidak ada hubungannya dengan pelaku teror sebelumnya.

"Kemungkinan ledakan itu tidak ditujukan untuk teror, hanya mengganggu. Kalau teror kemungkinan lebih mematikan," kata Yunahar pada ROL, Selasa (12/3).

Yunahar menambahkan, masyarakat sudah terlalu menganggap biasa kejadian teror. Hal ini tidak lepas dari tindakan Densus yang terlalu mudah menangkap teroris. Padahal, tidak semua pelaku kriminal bisa disebut sebagai teroris. Apalagi yang masih terduga. Aparat terlalu gegabah menganggap semua pihak yang berhubungan dengan aksi teror sebagai teroris.

"Sekarang ini menangkap teroris sudah seperti menangkap copet. Jadi hal biasa," tambah dia.

Harusnya, Densus 88 dan aparat harus selektif untuk menduga pelaku kriminal sebagai teroris. Seluruh masyarakat setuju untuk membasmi terorisme, namun, jangan sampai tindakan memberantas terorisme ini berlebihan dan menimbulkan antipati masyarakat pada aparat penegak hukum.
sumber : republika.co.id

Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Noer Fajrieansyah menyatakan dukungannya terhadap salah satu anggota presidium Korps Alumni Mahasiswa Indonesia (KAHMI) Anas Urbaningrum yang terjerat kasus korupsi Hambalang, Bogor.

"Untuk Kakanda Anas, beliau tidak sendiri, ada kami di sini yang selalu mendukung secara moril," kata Noer dalam pidatonya pada Pembukaan Kongres PB HMI XXVIII di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (15/3).

Noer menilai wajar dukungan moril tersebut seperti layaknya kakak beradik. "Anas itu kan kakak kita, kalau kakaknya sakit wajar menunggui, memberi dukungan. Urusan vonis dan perawatan berjalan, itu urusan dokter, artinya proses hukum kembali ke dirinya dan kuasa hukumnya," katanya.

Dia menampik adanya dukungan politik yang diberikan untuk meringankan beban Anas. "Kami tidak punya kendaraan politik dan HMI tidak ada hubungannya dengan partai politik," katanya menegaskan.

Namun, Noer menyebutkan rencana dukungan terhadap Anas sudah masuk agenda diskusi Kongres PB HMI yang akan berlangsung mulai 15-22 Maret 2013 di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur. "Hanya dukungan moral saja saya kira," katanya.

Terkait banyaknya tokoh politik dalam HMI, dia mengatakan tidak terkait dengan masalah organisasi tersebut. "Meski banyak, mereka kan beda-beda warna. Saya rasa mereka punya urusannya masing-masing," katanya.

HMI juga tidak akan memberikan sanksi kepada Anas atas kasusnya tersebut, selain sanksi moral. Noer mengatakan saat ini HMI sedang mempelajari konflik-konflik yang mendera organisasi tersebut.

"Memang ada wacana konflik, tapi kami keluarga besar PB HMI sedang mempelajari keadaan itu dan tetap solid," katanya.

Dia berharap dengan bertambahnya usia HMI, yakni sudah menginjak 66 tahun, organisasi tersebut semakin dewasa dalam menghadapi masalah. "Konflik di HMI ini seksi, mudah-mudahan semakin tua semakin jadi," katanya.

Noer berharap anggota HMI dapat meneruskan perjuangan dan berdiri tegal di antas kebenaran. Pejabat Ketua Umum PB HMI Basri Dodo juga meminta seluruh kader untuk melakukan evaluasi total. "Kita harus evaluasi total agar nama HMI tidak tercoreng lagi," katanya.

Hadir dalam kongres tersebut Presidium KAHMI, di antaranya Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh, Politisi Partai Amanat Nasional Viva Yoga Muladi serta anggota HMI lainnya.

Agenda Utama Kongres yang bertemakan "HMI untuk Indonesia, Satu Tak Berbagi" tersebut yakni pemilihan Ketua HMI periode 2013-2015. Ada sekitar 30 hingga 40 calon Ketua Umum dari berbagai provinsi di Indonesia.
sumber : republika.co.id

Unggulnya nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam bursa pencalonan wakil presiden versi Lingkaran Survei Indonesia (LSI) disebabkan masyarakat membutuhkan figur pemimpin alternatif. Pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, mengatakan, Jokowi sebagai media darling atau tokoh yang disukai media, berhasil menjawab keinginan masyarakat dan menjadi suatu fenomena.

“Gaya Jokowi sangat otentik dan gerak-geriknya selalu menjadi magnet bagi masyarakat,” kata Ari saat dihubungi, Ahad, 17 Maret 2013. Dia mengatakan, kepemimpinan Jokowi merupakan suatu antitesis.

Figur itulah yang menarik perhatian calon presiden 2014 untuk menggandengnya sebagai pendamping. Namun, menurut dia, Jokowi yang telanjur populer sebagai suatu figur justru belum tentu menjamin tingkat keterpilihan kandidat yang menggandengnya.

“Jokowi belum tentu serta-merta memberikan dukungan bagi calon presidennya,” kata Ari. Namun, ia mengatakan, akan lain jika Jokowi mencalonkan diri sebagai calon presiden. Akan tetapi, Jokowi pun sulit diprediksi maju sebagai calon presiden. (Baca: Kecil Kemungkinan Jokowi Nyapres Lewat PDIP)

Ari mengatakan, Jokowi pun masih unggul ketimbang tokoh lainnya yang selama ini digadang-gadang sebagai kandidat presiden 2014, seperti Megawati, Aburizal Bakrie, dan Prabowo Subianto. “Masyarakat sudah bosan dengan orang-orang lama,” ujar dia. Namun demikian, dia menegaskan, jika Jokowi maju sebagai calon presiden pada 2014, bisa jadi masyarakat akan mempertanyakan komitmennya dalam memimpin Ibu Kota.

Variasi tokoh yang tidak mengalami perubahan dalam survei, menurut Ari, dipengaruhi oleh faktor oligarki pada partai masing-masing tokoh. “Pengendali partai atau ketua umumnya tidak bisa melepaskan diri dari pencalonan presiden 2014."

Di samping itu, faktor lainnya adalah calon alternatif yang masih malu-malu mengekspos diri. “Istilahnya masih tiarap. Kalau masih begitu, bagaimana mau terekspos oleh lembaga survei,” kata Ari.

Padahal, menurut dia, ketertarikan masyarakat yang sudah menurun terhadap tokoh lama bisa digunakan sebagai kesempatan bagi tokoh alternatif. “Peluang sudah tersedia, tinggal bagaimana keberanian para penantang,” ujarnya.

Dalam survei pada 1-8 Maret 2013, tingkat elektabilitas Jokowi sebagai calon wakil presiden mencapai 35,2 persen. Lingkaran melakukan survei pada 1-8 Maret 2013 dengan metode multistage random sampling. Total responden sebanyak 1.200 orang dengan tingkat kesalahan sebesar 2,9 persen. Ia berhasil mengungguli Jusuf Kalla, Hatta Rajasa, dan Mahfud Md. Ketiganya hanya memperoleh suara masing-masing sebesar 21,2 persen, 17,1 persen, dan 15,1 persen.
sumber : tempo.co

Pemerintah kembali mengalokasikan dana untuk Pemilu 2014 mulai dari sekarang dalam APBN 2014. Nilainya hampir dua kali lipat realisasi anggaran Pemilu 2009 yang tercatat sekitar Rp 8,5 triliun.

"Buat Pemilu (2014) kurang lebih Rp 16 triliun," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Jumat (15/3/2013). Dia mengatakan, jumlah itu akan digunakan untuk penyelenggaraan pemilu yang sehat, terencana, demokratis, dan menjaga stabilitas nasional.

Anggaran untuk Pemilu 2014 sudah dianggarkan mulai dalam APBN 2013. Untuk alokasi persiapan tahapan Pemilu 2014, APBN 2013 sudah mengalokasikan dana Rp 8,1 triliun. "Anggaran khusus (untuk penyelenggaraan Pemilu 2014) yang sudah disiapkan tentu akan dimasukkan ke nota keuangan, tapi tidak dimasukkan resource envelope untuk meyakinkan anggaran itu tersedia," tegas Agus.

Agus menambahkan, nilai anggaran tersebut akan disosialisasikan ke Kementerian dan Lembaga Negara sebagai anggaran khusus. "Karena biaya itu tak masuk dalam pagu belanja rutin," tambah Agus. Dalam penjelasan nota keuangan, pemerintah mengharapkan dengan alokasi dana tersebut partisipasi masyarakat pada Pemilu 2014 dapat mencapai 75 persen.

Total angaran yang disiapkan untuk Pemilu 2014 melonjak hampir dua kali lipat dibandingkan alokasi anggaran untuk Pemilu 2009. Pada 2008, pemerintah menganggarkan alokasi Rp 6,67 triliun untuk persiapan tahapan Pemilu 2009, tetapi hanya terealisasi Rp 1,9 triliun. Selanjutnya, dalam APBN 2009, pemerintah mengalokasikan dana Rp 13 triliun dan terealisasi Rp 8,5 triliun.
sumber : kompas.com

Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring mengaku kewalahan menghadapi serangan peretas. "Akumulasi ada 36 juta serangan dari hacker," kata Tifatul saat meresmikan program Banyuwangi Digital Society, Sabtu 9 Maret 2013.

Menurut dia peretas terbanyak yang menyerang situs-situs pemerintah Indonesia berasal dari Cina, Rusia, Amerika dan Korea. Namun Tifatul menilai ulah para peretas itu sebenarnya positif karena mengingatkan akan kelemahan website. Peretas paling berbahaya, kata dia, adalah mereka yang berniat melakukan kejahatan dengan mencuri informasi kemudian menjualnya.

Saat ini, lanjut Tifatul, pemerintah memprioritaskan distribusi infrastruktur internet secara merata ke seluruh wilayah Indonesia. "Masih ada kesenjangan antara pusat dan daerah," katanya. Infrastruktur internet yang kurang terutama berada di Papua dan Maluku karena kondisi geografis yang berat.

Pemerataan infrastruktur internet tersebut antara lain dengan pemasangan fiber optik, menambah pita frekuensi radio 2,1 GHz dan merebut posisi satelit di orbit geostasioner.

Setelah seluruh wilayah dapat mengakses internet, maka Kemenkominfo akan fokus untuk mempercapat akses internet. Tifatul mengakui kecepatan rata-rata akses internet di Indonesia masih di bawah 2 mega byte per second (mbps).

Menurut dia saat ini pengguna internet di Indonesia mencapai 62,9 juta orang. "Peredaran gadget di Indonesia sebanyak 250 juta unit," kata dia.

sumber : tempo.co

Deputi Sekretaris Jenderal Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI), Saleh Ismail Mukaddar, ingin mundur dari kepengurusan PSSI pimpinan Djohar Arifin Husin. Sikap itu diambil Saleh karena bosan dengan kisruh sepak bola nasional.

"Kisruh sekarang, kan, terjadi karena sepak bola Indonesia dipolitisasi oleh pihak tertentu. Saya bosan selalu ribut," kata Saleh, Jumat, 15 Februari 2013.

Lembaga Survei Jakarta (LSJ) mengeluarkan hasil survei yang menyebutkan Joko Widodo atau Jokowi adalah calon presiden potensial untuk saat ini. Jokowi mengungguli tokoh lama, seperti Megawati, Prabowo Subianto, Jusuf Kalla, Wiranto, maupun Aburizal Bakrie.

Menanggapi itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak ingin ambil pusing. "Tanggapannya, saya tidak mau mikir," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa, 19 Februari 2013.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Al Muzzamil Yusuf, mengatakan partainya tak mempercayai hasil survei yang ada. Meskipun mengakui kasus suap impor daging yang melibatkan kadernya akan mempengaruhi tingkat elektabilitas, dia yakin hasil perolehan suara PKS pada 2014 akan lebih tinggi dibandingkan hasil survei.

"Kami memperhatikan hasil survei, tetapi itu bukan ukuran pasti," katanya di kompleks parlemen, Senayan, Selasa, 19 Februari 2013.

Kasus korupsi yang menimpa pimpinan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera menjadi perhatian luas masyarakat. Berdasarkan survei Lembaga Survei Jakarta (LSJ), elektabilitas kedua partai itu pun menurun. "Sebanyak 67 persen responden meyakini Partai Demokrat sebagai partai terkorup. Dalam survei yang sama, PKS masuk sebagai partai besar kedua sebagai yang terkorup," ujar Direktur LSJ Rendi Kurnia saat memaparkan hasil surveinya, Selasa, 19 Februari 2013.

Kubu keluarga Aburizal Bakrie menegaskan tidak akan ingkar janji soal pembayaran ganti rugi lumpur Lapindo di Sidoarjo. Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyinggung masalah ganti rugi ini saat membuka sidang kabinet paripurna, Kamis (14/2/2013).

"Kami tak akan ingkar atas apa yang telah kami sepakati. Bahwasanya waktunya mundur, tidak tepat waktunya, itulah faktanya karena kami juga manusia biasa yang tak luput dari kekurangan," kata Juru Bicara Keluarga Bakrie, Lalu Mara Satriawangsa, Kamis siang. Dia pun mengucapkan terima kasih atas perhatian Presiden SBY yang sudah mengingatkan kembali soal kewajiban Lapindo itu.

Tim Kuasa hukum mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq akan memperkuat anggota dengan menggandeng pengacara senior Adnan Buyung Nasution.

Ketua DPP PKS Bidang Humas Mardani Ali Sera mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah tim kuasa hukum Luthfi berkoordinasi dengan jajaran DPP PKS. "Belum mengiyakan tapi sudah ada jaminan dari Pak Assegaf (kuasa hukum Luthfi-red)," ujarnya saat dihubungi Republika, Ahad (3/2).