Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hilmi Aminuddin melalui pengacaranya Zainuddin Paru meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan ulang pemeriksaannya. Hilmi batal diperiksa Jumat (10/5/2013) dengan alasan tengah mengikuti acara yang lain.

"Kami minta dijadwalkan ulang pada waktu Selasa atau Rabu pekan depan," kata Zainuddin di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat.

Zainuddin menyambangi Gedung KPK untuk menyampaikan surat ketidakhadiran Hilmi sekaligus permohonan agar KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan kliennya. Zainuddin juga berharap KPK tidak menjadwalkan pemeriksaan kliennya pada hari Jumat.

"Karena beliau ustad, mungkin ada jadwal acara khotbah," tambahnya.

Dia juga menegaskan, tidak ada niat Hilmi untuk menghindari proses hukum di KPK.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK memeriksa Hilmi karena petinggi PKS itu dianggap tahu seputar kasus dugaan korupsi rekomendasi kuota impor daging sapi yang menjerat Luthfi. Surat pemanggilan untuk Hilmi diantarkan penyidik KPK ke kantor DPP PKS, Selasa (7/5/2013) bersamaan dengan upaya penyidik untuk menyita lima mobil di DPP PKS. Juru Bicara KPK Johan Budi sebelumnya memastikan, pemeriksaan Hilmi ini tidak berkaitan dengan gagalnya upaya penyidik KPK menyita lima mobil dari kantor DPP PKS.

"Tidak ada hubungannya karena memang disampaikan tadi, kita memang berencana, kebetulan juga dikirimkan surat-suratnya tadi untuk periksa Hilmi," katanya.

KPK gagal menyita lima mobil yang diduga berkaitan dengan Luthfi dari kantor DPP PKS hari ini. Tim penyidik KPK dihalang-halangi puluhan orang meskipun penyidik membawa surat penyitaan. Dalam kasus dugaan korupsi kuota impor daging sapi, KPK menetapkan Luthfi sebagai tersangka. Dia bersama orang dekatnya, Ahmad Fathanah diduga menerima pemberian hadiah atau janji dari PT Indoguna Utama terkait upaya menambah jatah kuota impor daging sapi untuk perusahaan tersebut.

Nilai komitmen fee yang dijanjikan ke Luthfi mencapai Rp 40 miliar. Dari Rp 40 miliar tersebut, baru Rp 1,3 miliar yang terealisasi. Terkait penyidikan kasus ini, KPK pernah memeriksa anak Hilmi yang bernama Ridwan Hakim. Ridwan beberapa kali diperiksa KPK setelah sempat terbang ke Turki sehari sebelum dicegah bepergian ke luar negeri.
sumber : kompas

Untuk pertama kali sejak 1979, kapal Angkatan Laut Iran melintasi Selat Malaka. Hal itu disampaikan Komandan Angkatan Laut Iran, Laksamana Habibollah Sayyari, Senin (25/2).

"Untuk pertama kalinya sejak revolusi Iran, kapal perang kita dapat melewati Selat malaka," tutur Sayyari.

Armada kapal perang Iran tersebut berupa kapal destroyer, Sabalan, dan kapal pengangkut helikopter, Kharg. Armada tersebut berlayar melintasi Samudera Hindia dan Pasifik dalam rangka lawatan persahabatan ke Sri Lanka dan Cina.

Setelah melewati Selat Malaka, armada tersebut akan menuju pelabuhan Zhianjagang di Cina. Lalu dalam perjalanan pulangnya armada itu akan bersandar di Pelabuhan Kolombo di Sri Lanka.

Menurut Sayyari, lawatan armada Angkatan Laut Iran tersebut sebagai salah satu bentuk pesan persahabatan yang ditujukan kepada Cina dan Sri Lanka. Iran juga tengah berupaya meningkatkan pengaruh angkatan lautnya di kawasan laut Asia dan mengamankan rute pelayaran yang sering dilewati kapal-kapal Iran.
sumber : republika.co.id

Firman Wijaya, pengacara mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengaku tak tahu-menahu perihal keterlibatan Edhie Baskoro Yudhoyono dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Firman yang ditemui saat menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat, 1 Maret 2013, hanya tersenyum saat sejumlah wartawan bertanya keterlibatan Ibas, sapaan putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu. (Baca: Beredar Dokumen Soal Dana Hambalang untuk Ibas)

Ketika kasus Hambalang pertama kali mencuat, majalah Tempo edisi 11-17 Juli 2011 pernah mewawancarai Anas Urbaningrum, yang saat itu masih menjabat Ketua Umum Partai Demokrat. Wawancara itu dimuat dalam Laporan Utama berjudul "Salak dan Apel Dalam Catatan Nazaruddin". Berikut ini kutipan dari wawancara tersebut:

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku sebenarnya sudah mencoba menjaga jarak dengan eks Bendahara Umum Partai, M. Nazaruddin. Keterangan ini dia sampaikan dalam wawancara dengan Majalah Tempo edisi 11-17 Juli 2011 dalam laporan utama berjudul "Salak dan Apel dalam Catatan Nazar".

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan mantan bendahara umumnya, M. Nazaruddin, memang pernah dekat. Dalam wawancara khusus dengan majalah Tempo pada edisi 11-17 Juli 2011, Anas mengungkapkan pernah menerima pinjaman mobil dari Nazar.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Al Muzzamil Yusuf, mengatakan partainya tak mempercayai hasil survei yang ada. Meskipun mengakui kasus suap impor daging yang melibatkan kadernya akan mempengaruhi tingkat elektabilitas, dia yakin hasil perolehan suara PKS pada 2014 akan lebih tinggi dibandingkan hasil survei.

"Kami memperhatikan hasil survei, tetapi itu bukan ukuran pasti," katanya di kompleks parlemen, Senayan, Selasa, 19 Februari 2013.

Komisi Pemberantasan Korupsi segera memastikan status Ketua Umum Demokrat, Anas Urbaningrum, dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Juru bicara KPK, Johan Budi, mengatakan kemungkinan besar gelar perkara akan digelar hari ini. "Kalau tidak Senin, ya Selasa," kata Johan saat dihubungi kemarin. Menurut dia, gelar perkara ini akan dihadiri seluruh pemimpin KPK.

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menegaskan masih tetap sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat dan membantah anggapan telah dinonaktifkan oleh Ketua Dewan Pembina yang sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Anas juga masih melakukan kegiatan partai dengan melantik pengurus Demokrat Lebak, Banten, Sabtu, 9 Februari 2013.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR, Hidayat Nur Wahid, mengatakan tidak ingin mengomentari status Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum yang dikabarkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. “Saya tidak ingin ikut campur dengan mendahului KPK,” katanya, Sabtu, 9 Februari 2013.

Sebab, sampai saat ini, belum ada pengumuman resmi dari lembaga antirasuah itu mengenai status Anas. KPK menyatakan hampir memastikan status Anas sebagai tersangka atas dugaan menerima aliran dana proyek Hambalang di Kabupaten Bogor. Dana yang diterimanya diduga digunakan untuk membeli sebuah mobil Toyota Harrier.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nurwahid memastikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad pernah menjadi caleg dari partai ini pada Pemilu 2004.

"Pak Abraham pernah menjadi caleg PKS dari dapil Sulsel (Sulawesi Selatan)," kata Hidayat di kompleks parlemen Senayan, Senin, 4 Februari 2004. Pada Pemilu 2009, Abraham kembali akan mencalonkan diri. "Tetapi karena mau mencalonkan di KPK akhirnya tidak jadi," kata dia.

Koordinator Presidium Majelis Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Mahfud Md., menyatakan, tudingan adanya konspirasi di balik penahanan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq bukan fakta, melainkan dugaan. "KPK tidak boleh terpengaruh. Rakyat bersama KPK," kata dia, yang juga Ketua Mahkamah Konstitusi ini, di Jakarta, Senin, 4 Februari 2013.

Tim Kuasa hukum mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq akan memperkuat anggota dengan menggandeng pengacara senior Adnan Buyung Nasution.

Ketua DPP PKS Bidang Humas Mardani Ali Sera mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah tim kuasa hukum Luthfi berkoordinasi dengan jajaran DPP PKS. "Belum mengiyakan tapi sudah ada jaminan dari Pak Assegaf (kuasa hukum Luthfi-red)," ujarnya saat dihubungi Republika, Ahad (3/2).

Salah seorang pendiri Partai Keadilan (PK) Yusuf Supendi menyatakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bisa diselamatkan jika elitenya sudah terjerat kasus hukum.

"Saat ini baru satu dari trio elite PKS yang terjerat kasus hukum yakni Luthfi Hasan Ishaaq," kata Yusuf Supendi dalam diskusi "Konflik Kepentingan pada Pemberantasan Korupsi" di Jakarta, Minggu.

Pengamat politik Yon Mahmudi mengaku heran dengan aksi KPK kali ini.

"Tak ada angin tak ada hujan kok tiba-tiba petinggi PKS ditetapkan sebagai tersangka, hanya karena pengakuan sepihak yang tertangkap tangan," katanya.

Ia juga mempertanyakan apakah KPK tidak perlu konfirmasi atau konfrontasi untuk membuktikan kesaksian valid atau palsu.

Kepolisian Resor Kota Surakarta menangkap sembilan orang yang diduga melakukan aksi sweeping di Kampung Boro, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Surakarta, pada Ahad dinihari, 3 Februari 2013. Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta, Komisaris Besar Asdjima'in, mengatakan, sembilan orang tersebut adalah anggota sebuah organisasi massa yang kerap melakukan sweeping minuman keras di berbagai lokasi di Surakarta.

Presiden baru Partai Keadilan Sejahtera, Anis Matta, mulai menggelar roadshow ke daerah untuk konsolidasi struktur dan kader ke seluruh dewan pimpinan wilayah di Tanah Air. Konsolidasi ke bawah ini dilakukan menyusul hantaman aib kasus suap yang menyeret Presiden lama PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, dan kepemimpinan Anis sendiri sebagai presiden baru.

Salah satu pendiri Partai Keadilan Sejahtera, Yusuf Supendi, mengkritik anggapan kader partai tersebut yang mengatakan ada konspirasi di balik penahanan mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq.

"PKS itu seperti kolam ikan yang dimasukkin sabun. Kalau dimasukkin sabun, ikan pasti megap-megap dan mabuk, sama seperti kader PKS," ujarnya dalam diskusi yang diselenggarakan Lembaga Penegakan Hukum dan Strategi Nasional (LPHSN), Ahad, 3 Februari 2013.

Komisi Pemberantasan Korupsi berkeyakinan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq, berperan besar dalam kasus suap izin impor daging sapi. Juru bicara KPK, Johan Budi S.P. menegaskan lembaganya memiliki bukti kuat untuk langsung menahan Luthfi setelah penetapannya sebagai tersangka. “LHI (Luthfi Hasan Ishaaq) hasil dari operasi tangkap tangan,” kata Johan saat dihubungi kemarin.

Komisi Pemberantasan Korupsi ternyata sudah memeriksa lebih dari 10 saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) untuk tersangka Irjen (Pol) Djoko Susilo. Pemeriksaan saksi-saksi tersebut sengaja tidak dipublikasikan ke media demi kelancaran proses penyidikan.