Koruptor itu “PAHLAWAN“

Menjadi Pahlawan itu memang merupakan satu dambaan, sehingga orang ingin tampil sebagai PAHLAWAN, dorongan batin yang muncul utuk menjadi pahlawan demikian kuatnya, karena PAHLAWAN mendapat tempat tersendiri yang tidak akan terjangkau oleh orang biasa. Dorongan menjadi MUJAHID saat perjuangan fisik masih begitu lekat pada para elit. Dorongan untuk menjadi Pahlawan dalam mencapai kekuasaan oleh kelompok politiknya menghalalkan seseorang untuk melakukan jalan pintas memperoleh “ DANA PARTAI “ menuju kekuasaan.
Motivasi untuk menjadi seseorang yang paling berjasa dalam meraih kekuasaan, itulah titik awal dari satu Paradigma menumpang hidup pada Partai harus bisa “MENGHIDUPI PARTAI“ . Menghidupi Partai adalah merupakan satu nilai perjuangan fisik yang harus dilakukan oleh seorang kader Partai. Kita sadari bahwa “ perjuangan politik “ berhadapan dengan lawan-lawan politik itu butuh dukungan , kemudian untuk meraih dukungan politik itu butuh dana. Dana Politik Partai, itulah kunci awal adanya “ KORUPSI BERJAMAAH “ dihalalkan oleh Kader Partai, bahkan oleh Partai yang berbasis Agama sekalipun.

Penjualan Proyek dengan nilai penggelembungan minimal 15 % sampai dengan lebih dari 30 % dari nilai Proyek banyak dilakukan , setiap Fraksi akan memperoleh jatah Proyek , baik fraksi kecil sekalipun karena sidang Komisi akan selalu melibatkan semua fraksi , jadi semua fraksi akan tahu bahwa ada jual beli Proyek itu. Seperti layaknya yang terjadi dikalangan makelar /Calo , ada uang dengar. Maka fraksi kecil tetap ada uang dengar dengan mendapat bagian Proyek.

Berdasarkan pengalaman yang pernah penulis alami saat bergabung dengan salah satu partai Agama, maka Partai Kecil ini hanya mendapat jatah Pembangunan Proyek Rumah Ibadah dan bantuan untuk Pesantren. Anehnya para elit Politik sampai ke tingkat Cabang dan Ranting Partai ini yang sebagian besar adalah Ulama dan Ustadz, tidak berkeberatan dengan perilaku KORUPSI berjamaah , demi untuk pembiayaan Partai.

Kalau kemudian ada oknum Kader Partai yang mempertajam kepentingan memperoleh dana Partai kedalam kepentingan individu barulah itu dikatakan “ Pengkhianat Partai “ perkembangan berikutnya , karena kelaziman mempertebal kantong pribadi itu diikuti oleh sebagian besar Kader Partai yang dalam kenyataannya para Oportunis akan lebih menguasai Partai , maka “ KORUPSI BERJAMAAH” yang semula menjadi ajang perjuangan Kader Partai , berubah menjadi ajang perebutan lahan dan persaingan Para Oportunis Partai , maka terjadilah beberapa deal-deal lintas Partai dalam bentuk KOALISI , saling dukung dan saling sandera yang akhirnya terjadilah berbagai deal-deal HUKUM , yang semuanya membutuhkan biaya , untuk Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara bahkan saksi palsupun bisa diujudkan dan semua itu hanya bisa dicapai hanya dengan uang.

Dari mana biaya untuk semua itu diperoleh ?

Itulah , betapa mahalnya system Politik di Negeri ini. System Politik yang mahal yang tidak mungkin cukup hanya dibiayai dari sumber-sumber yang wajar dan legal. Sudah menjadi tradisi bahwa, jual beli harga proyek antara Eksekutif dengan Legislatif yang melibatkan korporasi pelaksana Proyek itu bernilai minimal 15 % sampai 30 % dari nilai Proyek. Bagai mana angka itu dibagi, itulah yang selalu dibicarakan dalam setiap lobby Politik. Minimal 15 % dari anggaran Pembangunan kita itu akan terserap untuk biaya Politik termasuk didalamnya bagaimana memperoleh dukungan melalui uang pelicin. Yang akhirnya dimanfaatkan oleh para elit di Negeri ini untuk dapat lebih eksis lagi secara Pribadi, tidak ada jalan lain hanya dengan mencari dana lebih banyak lagi untuk dapat memperoleh dukungan lebih banyak lagi.

Kesempatan untuk dapat melakukan dan mengatur dengan berbagai daya tawar yang tinggi, ini memang hanya bisa dilakukan oleh Partai Pengausa. Untuk lebih memantapkan semua kebijakan yang diambil, partai Pemenang butuh teman, itulah yang terjadi dengan KOALISI, koalisi untuk membagi sumber dana Partai secara Proporsional, Koalisi untuk membagi “Kekuasaan /Kebijakan “ secara Proporsional pula melalui Kabinet.

Bagaimana dengan Partai OPOSISI ?

Partai oposisi juga butuh dana, dari sumber yang sama. Partai Oposisi memang pasti melakukan OPOSISI saat menentukan kebijakan besar secara konstitusional, bahkan sampai meninggalkan ruang sidang, untuk mencari simpati rakyat sebagai dukungan Partai, tapi sesungguhnya juga merupakan satu argumen nilai tawar, dalam masalah sumber dana Partai, selanjutnya semua akan dilakukan dalam kesempatan lobby, Partai Penguasapun tidak akan pernah meninggalkan kepentingan paling dasar para elit Partai Oposannya . Deal-dealpun akan selalu dilakukan , terutama sekali saat penyusunan Anggaran melalui BANGGAR.

Apa yang dilakukan Wa Ode Nurhayati merupakan “ PENGKHIANATAN” terhadap kebijakan yang telah di tetapkan oleh BANGGAR, berarti Wa Ode Nurhayati telah melakukan pengkhianatan terhadap kebijakan lintas partai. Apakah Wa Ode bisa selamat?

Untuk membawa seseorang kedalam masalah, akan sangat mudah dilakukan saat ini, bahkan tuduhan mencuri rokok terhadap seseorang yang tidak merokokpun akan dapat dicarikan buktinya. Satu analogi dari teori konspirasi, bukti palsu dan saksi palsu itu sangat mudah dicari bila kekuasaan dan kekuatan sudah ditangan.

Nazaruddin, itu mugkin pengkhianat bagi partainya, tapi Angi yang dinobatkan menjadi si Puteri bohong itu mungkin statusnya adalah Pahlawan Partai, karena semua yang dilakukan semuanya hanya demi Partainya. Wajah tanpa dosa itu memang tulus, karena ia memang merasa tidak berdosa , karena semua yang dilakukan hanya untuk Partai atas perintah Pimpinan Partai.

angelina sondakh tersangka