Hati-hati Pada Angka “Keramat” 1500

Beberapa waktu yang lalu semua tahu bahwa telah terjadi ke”heboh”an yang lumayan dahsyat ketika pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp.1500,- perl liter. Demonstrasi para pihak yang mengatakan mewakili rakyat miskin menyeruak bahkan cenderung anarkis, meresahkan sebagian besar masyarakat yang di dalamnya terdapat orang miskin yang katanya dibela itu. Akhirnya kebijakan pemerintah itu tidak berjalan mulus/tertunda karena dalam rapat paripurna DPR dalam membahas UU APBNP 2012 terkait hal ini yang kental nuansa politisnya, diputuskan pemerintah tidak diijinkan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi sebelum memenuhi syarat tertentu (rata-rata ICP dalam 6 bulan terakhir mengalami kenaikan 15% dari asumsi APBN/US$ 105 per barel). Lagi-lagi “semangat”nya sama, demi rakyat miskin menghadang “1500”.
Meski harus menerima hasil perubahan UU APBN(P) tersebut, pemerintah masih sedikit berlega hati karena celah untuk menaikkan harga BBM itu masih dimungkinkan, tentu saja dengan sebab sesuai batasan yang sebenarnya semua tidak menginginkan, tetapi dimungkinkan. Namun tentu saja hal tersebut diyakini membuat pemerintah “pusing kepala”, karena APBN tetap rawan tidak aman. Dengan pengurangan subsidi (kenaikan harga) saja, anggaran negara masih cenderung defisit, apalagi ketika kenaikan harga “ditunda”. Maka itu rencana semula (sebelum usul menaikkan harga) yaitu menerapkan pembatasan kembali mengemuka. Meski ada pula rencana konversi ke BBG (gas), namun dalam waktu dekat ini kebijakan pembatasan itulah yang sepertinya lebih hangat polemiknya.

Sedikit dipicu oleh pro kontra dengan segala tendensinya tentang kendaraan mewah yang “dicibir” karena menggunakan BBM bersubsidi (premium), wacana pembatasan ini sepertinya menjadi “kejar tayang”. Setelah melunak dari rencana yang dahulu untuk membatasi pengguna BBM bersubsidi hanyalah sepeda motor, angkutan umum, serta kendaraan tertentu, kini tampaknya lebih mengerucut pada kendaraan pribadi pada kapasitas mesin tertentu. Dan lagi-lagi, mungkin sebuah kebetulan, yang muncul kembali sebagai “trending topic” adalah angka “1500” itu. Yaitu kapasitas mesin 1500 cc sebagai acuannya.

Isu pendukungnya pun tampaknya sudah mulai bergeser meski muaranya mungkin sama yaitu untuk mengamankan APBN. Setelah sebelumnya banyak yang berpolemik tentang rakyat “mampu” dan “tidak mampu”, dengan slogan indah “BBM bersubsidi hanya untuk kalangan tidak mampu”, terlihat sekarang ini isu yang mengemuka adalah tentang “menjaga kuota”. Yaitu menjaga kuota pemakaian BBM bersubsidi agar jangan/terlampau jauh melebihi 40 juta kiloliter per tahun. Mengingat banyak pengamatan yang masuk akal bahwa jika kondisi sekarang dibiarkan, maka pada tahun 2014 nanti sangat dimungkinkan konsumsi BBM bisa menembus ke angka 80 juta kiloliter.

Mendekati sebuah kepastian bahwa kebijakan itu akan diterapkan mulai Mei tahun ini. Hal yang wajar terjadi adalah ketika peraturan/perpres itu belum diterbitkan, maka selalu saja terjadi kesimpangsiuran informasi. Dan sayangnya, media massa belum juga mampu menjembatani hal ini. Contoh sederhananya saja tentang batasan kapasitas mesin 1500 cc tersebut. Banyak yang dibuat bingung dengan batasan pastinya, yaitu mobil pribadi berkapasitas 1500 cc tersebut diperbolehkan mengonsumsi BBM bersubsidi atau tidak. Sering dan beberapa kali terlihat media massa kurang memperhatikan hal ini.

Silahkan Anda cermati, banyak informasi yang dirilisnya tampak “kabur”. Mereka sering tidak mampu memilah kalimat tentang “ke atas” dan “di atas”. Coba, apa yang bisa Anda simpulkan ketika terdapat sebuah berita pada surat kabar-surat kabar dengan judul “ Mobil Pribadi 1500 cc Dilarang Menenggak Premium”, lalu isi beritanya tentang “ 1500 cc ke atas”, dicampur dengan alenia lain yang mengatakan “ di atas 1500 cc”? Jika memang belum bisa “memastikan” sebaiknya tidak ada kesan pemberitaan yang memastikan, namun “bias” karena dua topik yang nyata-nyata berbeda maknanya. Pada akhirnya hanya menciptakan kebingungan pembaca yang untuk kepastiannya menunggu peraturan tentang itu jelas isi/terbitnya.

Kembali pada tema pembatasan ini. Cukup memaklumi bahwa pemerintah tak mudah untuk mengambil sebuah kebijakan. Akan banyak kondisi yang menjadi kendala dan mempersulit penerapan. Namun sebenarnya hal itu bisa dihindarkan jika saja pemerintah sedikit saja lebih “berani” dalam mengambil kebijakan yang “radikal”, meski terkesan tidak populer. Okelah, di saat rencana menaikkan harga itu “terhalang”, pembatasan tetap dijalankan. Namun alangkah baiknya tidak mengambil pilihan yang “tanggung”/ setengah-setengah.

Kebijakan itu menurut hemat penulis bisa berlatarbelakang perpaduan antara prinsip BBM bersubsidi hanya untuk kalangan tidak mampu sekaligus menjaga kuota penggunaan BBM bersubsidi. Contoh usulannya adalah sebagai berikut:

1. Akan lebih pasti, adil, dan relatif “mudah” penerapannya ketika seperti semula, yaitu BBM bersubsidi hanya untuk angkutan umum dan kendaraan khusus lainnya (niaga), kendaraan pribadi harus mengkonsumsi BBM non subsidi (baik mobil ataupun sepeda motor). Mungkin masih dapat “ditolerir” sementara untuk sepeda motor masih diperkenankan.

2. Jika ingin konsisten pada pembatasan, maka lebih baik konsisten dengan pembatasan jumlah kendaraan pribadi yang dimiliki oleh entitas-entitas yang ada, katakanlah dalam sebuah keluarga. Lalu diberikan batas yang tegas mengenai “jatah” konsumsi BBM yang boleh dikonsumsinya. Bisa batas per hari, per bulan ataupun per tahun untuk setiap kendaraan.

3. Suatu hal yang mungkin “terlupakan” adalah sebuah pertanyaan mengenai berapa sebenarnya harga premium jika tidak disubsidi? Apakah sama ataukah lebih murah/mahal dibanding pertamax yang selama ini selalu ditawarkan? Jika kenyataannya harga premium non subsidi itu masih di bawah harga pertamax, maka patut dipertimbangkan sebuah alternatif sebagai pilihan ketika sebuah kendaraan dilarang menggunakan BBM bersubsidi, yakni membeli dengan harga sebenarnya (non subsidi), jadi tak melulu harus pertamax. Memang, hal ini membutuhkan perangkat/software tambahan pada SPBUnya untuk memasukkan pilihan harga, namun sepertinya ini bukanlah hal yang sulit dan jika diterapkan akan mempermudah petugas SPBU dalam melayani konsumen dengan segala jenis kendaraannya.

Meskipun kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi ini sangat mendesak, namun tetaplah perlu mempertimbangkan sisi manfaat dan keadilan yang harus seiring sejalan. Jika memang belum siap dan masih banyak yang perlu disesuaikan, sebaiknya tidak terlalu memaksakan diri untuk diterapkan pada bulan Mei 2012 ini.

Jangan sampai angka 1500 sebelumnya yang menimbulkan kehebohan kembali terulang karena pihak-pihak yang kepentingan/kenikmatannya terusik. Apalagi, katakanlah saja nanti dipastikan batasannya adalah 1500 cc “ke atas” , ternyata pihak-pihak yang dahulu “getol” berdemonstrasi (bahkan anarkis) sebagian besar adalah pemilik mobil pribadi berkapasitas mesin 1500 cc ke atas, maka tidak mustahil kehebohan itu akan terjadi lagi. Atau bisa juga “aman-aman” saja jika para pendemo rata-rata adalah tidak memiliki kendaraan pribadi, pemilik sepeda motor, atau pemilik mobil dengan mesin 1500 cc ke bawah (di luar mahal/murah dan bagus/tidaknya mobil itu).

Demikian juga sebuah harapan jika masyarakat pemilik mobil dengan cc 1500 ke atas tersebut adalah rakyat yang bersedia “berkorban”, kondisi tersebut justru menjadi sarana bersyukur karena kembali ke prinsip BBM bersubsidi hanya untuk kalangan tidak mampu, maka mereka dianggap “lebih mampu” jika dibandingkan rakyat yang lain, termasuk pemilik kendaraan pribadi ber cc di bawah 1500 (meskipun nyata-nyata mobilnya lebih mahal dan kinclong). Ingat! Sebuah pernyataan “anda mampu” adalah sebuah doa, demikian juga pernyataan “saya tidak mampu”. Kita pasti tahu dan jujur ingin dianggap/melakukan yang mana.

Kepada pemerintah, ingatlah dan berhati-hatilah pada angka “1500” ini! Jangan lupakan sebuah komunikasi yang baik dengan apapun kebijakan yang akan diambil nanti, mengingat media massa belum bisa diandalkan sepenuhnya untuk menjembataninya. Yang Rp.1.500,- kemarin anggaplah sebuah pembelajaran, demikan juga 1500 cc yang ini, jika masih mungkin sebaiknya ditimbang-timbang lagi.

Selanjutnya, turut berduka cita atas wafatnya Bapak Widjajono, Wamen ESDM beberapa hari yang lalu. Dan bukan bermaksud tidak menghargai peran/prinsip beliau, yang ini pun, jika ingin jujur, anggaplah pula sebagai pembelajaran bagi pemerintah (kementerian ESDM serta kementerian lain termasuk wamen-wamennya) bahwa ketika seseorang menduduki jabatan untuk melaksanakan tugas demi rakyat, sebaiknya ditanamkan ulang sebuah sikap bahwa dia telah menjadi milik rakyat. Maka itu alangkah baiknya lebih “mengendalikan” sebuah hal-hal yang bersifat pribadi seperti “hobby” ini. Apalagi jika hobby itu nyata-nyata “beresiko tinggi” yang berpotensi rakyat akan “kehilangan”. Memang, hidup dan mati ada yang menentukan, tapi tak ada salahnya berikhtiar, apalagi jika sadar tentang sebuah tugas besar yang disandang. Mudah-mudahan, beliau saat itu ingin mendaki Gunung Tambora murni karena hobby yang tak tertahankan, bukan hanya karena ingin sejenak “menyegarkan” diri dari penggodokan rencana kebijakan BBM yang kembali “bertemu” dengan angka 1500 itu tadi.

Untung saja sekarang bukan jaman SDSB/togel lagi, jika tidak, angka 1500 itu akan banyak di”pasang” untuk mendapatkan rejeki, empat angka! 1500, oh, 1500, “keramat” sekali dikau ini.
sumber: kompasiana